PODCASTNEWS.ID – Presiden Joko Widodo menegaskan, praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) masih ada hingga saat ini. Oleh karenanya, Presiden meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melibatkan masyarakat untuk mencegah politik uang.
“Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Bawaslu untuk Pemilu 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).
Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat, tapi praktiknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini nih ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” jelas dia.
Presiden menegaskan, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.
Menurut dia, partisipasi masyarakat salah satunya bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan politik agar warga bisa membantu mengawasi praktik politik uang. “Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi pun mengingatkan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat aturan yang jelas dalam penegakan aturan pemilu. “Aturannya jangan banyak tafsir. Apa sih. Buat aturan yang gamblang, yang jelas. Sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh. Gedoknya itu jelas, ini salah, dok, udah,” tegas Jokowi.
