PODCASTNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menegaskan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal dana kampanye harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
Menurut Mahfud, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jelas mengatur setiap laporan PPATK harus diperiksa oleh lembaga penegak hukum yang mendapatkan laporan tersebut. Video ungkapan Mahfud tersebut salah satunya diunggah oleh akun X wil_ws, dengan menulis status:
Mahfud MD menanggapi perihal laporan, adanya kejanggalan dana kampanye untuk pemilu 2024. KPK dan Bawaslu harus menjadi wasit yang tegas dan turun tangan menangani transaksi janggal tersebut Jangan laporan itu tertimbun, karena ditutupi oknum atau pejabat yang memiliki kepentingan politik.
