PODCASTNEWS.ID – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan permintaan maafnya atas komentarnya soal praktik politik dinasti di Yogyakarta. Sebelumnya, Ade berkomentar soal aksi mahasiswa di Yogyakarta yang menolak politik dinasti di Pilpres 2024.
Ade berkomentar kalau justru di Yogyakarta lah politik dinasti dilanggengkan. Atas ucapan itu, buntutnya kantor DPW PSI Yogyakarta akan digeruduk oleh aksi massa yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman).
“Aksi Rakyat DIY Tangkap Ade Armando Penista Sejarah Yogya- Titik Tuju Kantor DPW PSI Yogyakarta,” tulis selebaran yang beredar di media sosial. Ade pun mengaku sudah mendengar akan aksi itu. Untuk itu ia mengajukan permintaan maaf. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya dalam video soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan di daerah DIY. Saya dengar sudah ada Aksi Tangkap Ade Armando dan rencana mendatangi PSI Yogya. Apa yang saya sampaikan sepenuhnya pandangan saya, tidak ada hubungannya dengan sikap DPP PSI dan DPW PSI Yogya,” kata Ade.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono 10 sendiri mengaku tak mempermasalahkan pernyataan pegiat media sosial sekaligus politikus PSI, Ade Armando yang menyebut DIY sebagai manifestasi politik dinasti. “Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja,” kata Sultan seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (4/12/23).
Istimewa
Namun, Sultan mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Menurut Sultan, sikap pemerintah itu telah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan beleid berlaku.
“Sehingga, bunyi Undang-undang Keistimewaan itu juga mengamanahkan gubernur (dijabat) sultan dan wakil gubernur, pakualam. Ya melaksanakan itu aja,” ungkapnya. Ada tidaknya unsur dinasti politik dalam peraturan ini, Sultan berpandangan bahwa itu semua tergantung persepsi publik. Intinya, lanjut dia, DIY telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja bunyi Undang-undang Keistimewaannya itu,” imbuh Sultan. “Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga enggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan, gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar,” sambung Raja Keraton Yogyakarta itu.
