PODCASTNEWS.ID – Menjelang pemilihan umum 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa dalam konteks kontestasi politik, warga NU bukanlah komoditas yang mudah digiring bagaikan kerbau dalam asuhan induknya.
“Sekarang mindset orang itu masih banyak warga NU ini kerbau-kerbau yang disuruh ibunya ke sana ke mari gampang itu. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU,” tegas Gus Yahya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023). Menurutnya, NU memiliki basis yang sangat luas.
Berdasarkan survei Alvara misalnya, disebutkan bahwa 59,2 persen warga mengaku terafiliasi dengan NU. Ia melihat, warga NU sudah teredukasi dengan baik, sehingga mereka tahu apa yang mereka butuhkan, mampu membedakan apa yang layak dan tidak, dan juga menentukan pilihan. “Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang layak apa yang tidak, mereka bisa milih orang,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu.
Tak Ada Calon
Ia menegaskan, PBNU telah menentukan sikap yang telah disepakati dalam Muktamar NU untuk tidak memihak dalam kontestasi politik. “Kami tidak mau warga NU ini harus dicucuk-cucuk hidungnya, diseret ke sana kemari. Tidak mau. Jadi, kami serukan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” tutur dia.
Menanggapi soal klaim atau pernyataan mengenai dukungan para ulama di Jawa Timur terhadap pencalonan bacapres-bacawapres, Gus Yahya menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. “Sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU.
Jadi, kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track-record-nya sendiri dan seterusnya,” tegas Gus Yahya. “Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali. Selama ini tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan,” papar dia.
