PODCASTNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta bahwa siapa pun Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029 nantinya bisa tetap menjalankan program hilirisasi yang telah dieksekusi sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia beralasan, program hilirisasi yang berjalan selama ini sudah memberikan dampak yang hebat bagi negara ini. “Saya bicara dengan Calon Presiden, yang saya bilang tadi, saya bilang ya Anda harus tetap lihat hilirisasi ini. Ini hilirisasi baru satu setengah dibuat Pak Jokowi dan sudah membuat dampak begitu hebat, terusin saja ini,” jelas Luhut.
“Karena kalau Anda mulai dari nol lagi, itu Anda butuh waktu 45 tahun untuk paham gitu,” ujar Luhut. Dia menyebut bahwa baru saat ini dirinya bersama dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan refleksi mengenai cara kerja hilirisasi di Indonesia.
“Saya mempelajari itu dan saya dengan Presiden di pesawat terbang, kita melakukan refleksi gitu ya. Memang empat tahun lho, baru empat tahun terakhir ini kita jejeg,” sebut Luhut. Luhut pun mengakui bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk program hilirisasi RI.
Namun demikian, menurutnya program hilirisasi ini bisa membuat Indonesia melompat menjadi negara maju. Itu hanya bisa didapat bila Indonesia berjuang sendiri dan tidak bergantung kepada siapa pun.
“So you have to do it by yourself atau kau jadi budak mereka terus. Berkelahi aja kalian semua, kita akan jadi budak mereka. Jadi kita harus kompak. Bahwa kita kurang yes, tidak ada yang sempurna siapa pun Presiden pasti ada kurangnya. Kalau mau sempurna ko ke sorga aja,” kata Luhut.
Tetap Fokus
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan. Namun, ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu.
Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023) lalu. “Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi, dikutip Sabtu (8/7/2023).
Sementara itu Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat menyebut, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga US$ 30 miliar atau setara Rp 450 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$).
Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. “Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar, begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir US$ 30 miliar, naik sepuluh kali lipat,” jelas Bahlil.
