PODCASTNEWS.ID – Viral di media sosial sekelompok remaja memalak pengendara mobil. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun instagram kamerapengawas.id (klik).
Akun tersebut menuliskan status: Beredar video sejumlah remaja palak pengendara mobil. Masih muda dan masih sehat pergunakan lah waktu sebaik~baik nya. Lokasi: pertigaan lampu merah arah bandara Palembang.
Atas unggahan video tersebut, netizen pun ramai-ramai menghujat aksi para remaja pemalak tersebut. Diduga para remaja itu kelaparan sehingga nekat memalak orang kaya agar bisa makan.
Namun dibalik aksi kenakalan remaja tersebut menguak fakta jika NKRI memang dilanda kemiskinan ekstrem.
Pengamat Kebijakan Publik Digital Politik, Nurfahmi Budi Prasetyo mengatakan, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2024 pada Februari 2023 lalu menginginkan angka kemiskinan ektrem bisa nol persen pada 2024.
Menurutnya, target nol persen ini mungkin sesuatu yang bisa menjadi perdebatan. Namun persoalan pengentasan kemiskinan harus selalu menjadi prioritas dari pemerintah meskipun berganti kepemimpinan.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ditunjuk sebagai garda terdepan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Langkah Prioritas
Dalam Inpres tersebut Presiden Jokowi menugaskan secara khusus Kemenko PMK agar menetapkan langkah prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan kebijakan sumber dan jenis data, penyiapan data penerima, penetapan pedoman umum program, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi program.
Sejauh ini, Menko PMK Muhadjir Effendy merespons cepat dengan segera meminta agar tercipta integrasi antar program kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Kemenko PMK juga dalam pelaksanaan kebijakan ini juga melibatkan tak hanya lembaga pemerintah namun juga Lembaga masyarakat sipil seperti kampus, lembaga riset, LSM, organisasi sosial masyarakat, komunitas warga dan ekonomi kreatif.
Menurut Nurfahmi yanpa kerja sama semua pihak maka cita-cita menuntaskan kemiskinan di Indonesia hanya isapan jempol. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah perlunya pengawasan yang ekstra ketat dalam proses pengentasan kemiskinan ektrem tersebut. Jika teledor, bisaj saja anggarannya menguap sia-siap seperti kasus proses penanganan stunting di Indonesia.
Presiden Joko Widodo pun kecewa dengan proses penanganan stunting tersebut. Betapa tidak, sekitar 80 persen dari anggaran tersebut ternyata hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor dan rapat.
”Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar. Coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telor, susu, protein, sayuran. Coba dilihat detil, saya cek minggu lalu, di APBD Rp10 miliar untuk stunting di cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, untuk penguatan dan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur gak ada sampai Rp2 miliar. Kapan stuntingnya selesai kalau caranya seperti ini?,” ungkap Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
