PODCASTNEWS.ID – Publik belakangan dihebohkan dengan berita DPR minta disiapkan 80 kursi kelas bisnis ke Direktur Utama Garuda Indonesia untuk berangkat haji. Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkap alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.
Menurut Indra, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji. “Tim haji itu dibagi dalam dua tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR,” ujar Indra.
Indra mengakui dirinya lah yang menghubungi Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 80 kursi business class tersebut. Pasalnya, Indra merupakan penanggung jawab administrasi di DPR. Lebih-lebih, DPR masih belum mendapat kepastian terkait ketersediaan kursi untuk berangkat ke Mekkah.
“Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, ‘bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?’ Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis. Sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran tentang dari penyedia kami dari travel bironya belum memastikan soal kursi penerbangan ke Mekkah dan Madinah,” kata Indra.
Indra mengatakan, Irfan masih mengupayakan agar Garuda bisa menyediakan 80 kursi business class bagi anggota DPR. Menurutnya, 80 kursi business class ini tidak semuanya untuk anggota DPR, melainkan ada tim pendukung dari pihak sekretariat.
Dianggarkan DPR
Dia menegaskan 80 kursi business class tidak gratis, melainkan sudah dianggarkan oleh DPR. “Ya anggaran DPR lah. Mana ada, masa anggota DPR tugasnya tugas negara. Mana ada yang gratis. Mau masuk surga aja disuruh sholat, disuruh beramal, disuruh sedekah,” jelasnya.
Indra mengatakan, DPR akan mencari alternatif maskapai asing apabila Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi. Namun, DPR tetap ingin agar Garuda Indonesia yang menjadi pilihan utama. Indra menyebut para anggota DPR nasionalis sehingga tetap mengutamakan Garuda Indonesia.
“Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Kalau enggak dapat Garuda mau diapain. Kami semangat nya merah putih. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Nusron Wahid menyatakan pergi haji dengan penerbangan kelas bisnis tidak melanggar undang-undang. Menurutnya, tidak ada undang-undang yang melarang warga negara Indonesia termasuk anggota DPR meminta disiapkan kursi pesawat untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.
“Ada enggak undang-undang yang melarang? Ya sudah kalau enggak ada yang melarang,” ujar Nusron di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
