PODCASTNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini pria berusia 75 tahun yang akrab disapa Opung Luhut tersebut, ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi IKN Nusantara
Tugas baru Luhut tersebut seperti disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai menghadap Jokowi untuk melaporkan perkembangan investasi di IKN Nusantara, Senin (15/5/2023).
“Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antarkementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi,” ujar Bambang.
Dia menjelaskan, pemerintah membentuk tim task force untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertanahan. Menurutnya, masalah pertanahan perlu diselesaikan agar tanah yang ditawarkan kepada investor jelas.
“Dibentuk satu task force khusus menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Kita ketahui di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear istilahnya begitu jadi akan ditawarkan pada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya,” imbuhnya.
“Sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses dan lain sebagainya dalam rencana bisnis, hal ini akan lebih tajam lagi. Sehingga ketika akan berdialog dengan kami, akan berdiskusi dengan kami dari harga yang paling baik tentu akan dilandasi data-data,” ujarnya.
Penugasan baru kepada Luhut tersebut menambah sederet jabatan penting yang pernah ditugaskan oleh Jokowi kepada purnawirawan Jenderal TNI yang mengawali karier pemerintahannya dengan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Singapura pada awal era Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.
Pria yang pernah dipercaya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid ini memang selalu mendapatkan jabatan-jabatan penting di era Jokowi.
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut jabatan atau penugasan khusus yang pernah diemban oleh Luhut sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi:
1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Pada kepemimpinan Jokowi periode pertama, Luhut ditinjuk untuk menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan dilantik pada 31 Desember 2014.
Ketika itu, Luhut diberi tugas untuk melaksanakan pengendalian sejumlah program yang menjadi prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Setahun kemudian, pada 13 Agustus 2015, Luhut dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Jabatan itu ia pegang karena menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena perombakan kabinet.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Masih di Jokowi periode pertama, pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai Menko Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli.
Jabatan itu berlanjut di periode kedua Jokowi. Namun ada tambahan nomenklatur pada Kemenko Kemaritiman, yakni Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Pada tahun yang sama, tepatnya 15 Agustus 2016, Jokowi juga pernah menunjuk Luhut sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu).
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Di periode ke dua pemerintahan Jokowi, Luhut kembali dipercaya untuk menjadi Menko Kemaritiman. Namun Jokowi menambahkan tugas lainnya, yakni yang berusuran dengan investasi.
6. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim
Pada 26 November 2020, Luhut kembali mendapatkan penugasan khusus dari Jokowi, yakni menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim.
Luhut memegang jabatan itu karena menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster
7. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Pada 2018, Luhut ditunjuk sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.
Melalui tim ini, Luhut diberi tugas untuk memantau penggunaan produksi dalam negeri. Mulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, hingga memantau tingkat komponen dalam negeri yang diproduksi instansi pemerintah.
8. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ketika pandemi Covid-19 menerjang Indonesia dan mempengaruhi perekonomian dalam negeri, Jokowi menunjuk Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jabatan itu dipegang Luhut sejak Juli 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
9. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Masih di tengah Pandemi Covid 19, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM pada Juni 2021.
Saat itu, Covid-19 varian Delta penyebarannya masif dan memicu lonjakan kasus konfirmasi dan kematian akibat Covid-19.
Sesuai dengan arahan Jokowi, Luhut mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
10. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Luhut juga pernah ditugaskan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional.
Dengan jabatan itu, Luhut diberikan tugas untuk memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
11. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Pada 8 September 2021, Jokowi mengamanahkan Luhut dengan jabatan Ketua Tim Gerakan Nasional bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021.
12. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Terkait dengan pembuatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021.
13. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut juga pernah ditunjuk oleh Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ia diberi tugas, di antaranya dapat menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.
Selain itu, Luhut ditugaskan untuk menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional. Ia menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.
14. Mengatur Distribusi Minyak Goreng Masyarakat
Pada awal 2022, minyak goreng di sejumlah daerah di Indonesia pernah mengalami kelangkaan hingga harganya melambung tinggi.
Untuk mengatasi kelangkaan itu, Jokowi memerintahkan Luhut untuk mengurus alur distribusi minyak goreng agar harga dan ketersediaannya di pasaran kembali stabil.
15. Ketua Pengarah Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Pembentukan satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Aturan itu diteken Jokowi pada 14 April 2023.
Satgas tersebut dibentuk oleh Jokowi dengan pertimbangan untuk mengembangkan idustri kelapa sawit di Indonesia yang terus mengalami peningkatan produktivitas.
