PODCASTNEWS.ID – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, peran KPK untuk melakukan pemantauan di salah satu provinsi Sumatera itu bakal dilakukan apabila ada informasi mengenai pembangunan yang tidak maksimal.
Misalnya, ada proyek perbaikan jalan di Lampung baru saja rampung dilakukan tetapi kembali rusak. Jika hal ini terjadi, Ghufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya. Kewenangan KPK itu yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikorup, tapi kalau proyek-proyek yang tidak efektif, kemudian misalnya tidak dilaksanakan sehingga rusak apalagi menjelang mudik begini, itu tentunya masih dalam kerangka program pemerintah,” jelas Ghufron di Gedung Merah Putih KPK,
