KPK Tak Bisa Buka Kantor Cabang
PODCASTNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR Johan Budi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk kantor ”cabang” di daerah. Sebab, langkah itu dapat meningkatkan kinerja KPK yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.
”Saya kira kalau sekarang KPK yang mengusulkan Pak Firli, Presiden dan juga Komisi III DPR pasti langsung tutup mata, setuju,” ujar Johan dalam rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2023).
Menurut Johan, KPK harus diberi ruang cukup luas untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mendirikan kantor di tiap provinsi. ”Saya kira itu perlu digaungkan lagi, dalam rangka mendukung kerja-kerja KPK. Karena SDM KPK sangat terbatas, sementara ruang lingkup yang dikerjakan begitu luas. Karena itu KPK harus diberi ruang untuk lebih bisa masuk ke semua wilayah di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Tetapi Firli memastikan tidak bisa. Hal itu merujuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Firli mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 30/2002 memang dimungkinkan KPK untuk membuka kantor perwakilan di provinsi. Hal itu merujuk Pasal 19. Tetapi dalam undang-undang terbaru hasil revisi, Pasal 19 sudah dihapuskan.
“Tapi mohon maaf sekali lagi itu (bentuk kantor perwakilan) tidak bisa kita wujudkan karena setelah Undang-undang Nomor 19/2019, Pasal 19 tersebut dicabut dan diamanatkan di dalam salah satu pasal Undang-Undang nomor 19/2019 mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara,” tutur Firli dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Kamis (9/2/2023).
Firli memastikan kantor KPK akan ikut berpindah ke Kalimantan Utara, provinsi yang ditunjuk menjadi ibu kota negara baru Indonesia. ”Jadi kami pun siap-siap untuk pindah ke Kalimantan karena sudah ada pemberitahuan yang akan berangkat duluan adalah pertama Ketua KPK, Sekretariat Jenderal, Kedeputian Korsup, dan Kedeputian Pencegahan,” kata Firli.