PODCASTNEWS.ID – Akhir-akhir ini publik disuguhkan pemberitaan politik seputar praperjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno sebelum maju menjadi pasangan pada pemilihan gubernur DKI 2017 lalu.
Di balik dinamika bergulirnya isu tersebut, satu hal yang justru harus dikulik adalah agenda setting dan pesan politik dari amplifikasi isu itu sendiri. Anda percaya kemunculan isu perjanjian Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, atau perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto sesuatu yang natural atau kebetulan?
Benar, kita tidak boleh naif memandangnya sebagai sebuah kebetulan. Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt pernah berkata ”dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan.”
Jika itu terjadi, anda dapat bertaruh hal itu pasti sudah direncanakan, kata Presiden ke 32 Amerika serikat tersebut. Jika memang penggelembungan isu perjanjian itu sudah direncanakan atau merupakan sebuah agenda setting. Lantas apa tujuannya?
Mari kita analisa dengan pendekatan data faktual, setidaknya data yang sudah terpublikasi ke masyarakat melalui sumber sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Pertanyaan pertayaan pertama yang harus dielaborasi, siapa dan apa latar belakang si peniup pluit atau penghembus isu?
Dari pemberitaan yang berkembang, isu tersebut diungkap pertama kali ke publik oleh Sandiaga Salahudin Uno. Sandiaga Uno tak lain adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Pengungkapan perjanjian itu kemudian semakin menarik ketika Erwin Aksa muncul memberi pembenaran ke publik. Erwin Aksa adalah wakil Ketua Umum Partai Golkar. Lantas apa tujuan Gerindra dan Golkar memblow up isu tersebut?
Mengapa rumor perjanjian diungkap menjelang deklarasi Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat? Koalisi Perubahan sedianya akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung bertarung di pilpres 2024 mendatang.
Jika Koalisi Perubahan resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, maka tiket menuju pilpres 2024 ada di tangan mantan menteri pendidikan tersebut. Dengan kondisi demikian, jawaban dari pertanyaan di atas mudah ditebak. Tujuan menghembuskan isu perjanjian tak lain dan tak bukan adalah mendegradasi dan mengamputasi citra Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin berkarakter ingkar alias pembual atau pembohong.
Pembentukan karakter yang sengaja dipublikasi ke publik tentu dengan tujuan agar mempengaruhi persepsi masyarakat, tak ketinggalan persepsi partai pengusung Anies Baswedan, akan potensi ingkar yang dimiliki mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Seperti diketahui, Anies Baswedan pernah berucap tidak akan maju di pilres jika Prabowo Subianto diusung sebagai capres. Meski hingga kini belum belum diungkap secara terang, Anies dan Sandiaga Uno juga memiliki janji politik di masa lalu, ketika bertarung di Pilgub DKI Jakarta.
Kasarnya, Golkar dan Gerindra seolah sedang mencitrakan Anies Baswedan sebagai sosok yang tidak pantas diusung atau dipilih. Dengan kata lain, Gerindra dan Golkar bersama koalisinya masing masing memposisikan Anies Baswedan sebagai ancaman nyata dalam perebutan kekuasaan.
Direktur Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyoroti bagaimana ramainya manuver politik usai Anies Baswedan diusung Nasdem sebagai capres. Menurut Dedi Kurnia, tak bisa dipungkiri bahwa Anies Baswedan adalah tokoh berpengaruh yang begitu kuat dari luar partai politik.
Penilaian tersebut setidaknya tergambar dari berbagai survei. Beragam lembaga survei selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi tiga teratas, bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Artinya Anies Baswedan bukan sekedar kuda hitam, tapi justru penantang utama yang sangat diperhitungkan. Masuk akal apabila kemudian banyak manuver untuk menjegal mantan Rektor Universitas Paramadhina tersebut maju di pilpres 2024.
Sebut saja kasus dugaan korupsi penyelenggaran Formula E yang menyebut nyebut nama Anies berada dalam pusaran kasus yang masih dalam penyidikan KPK.
Yang terbaru tentu isu perjanjian politik Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Akankah manuver manuver tersebut mampu menggagalkan Anies Baswedan bertarung di Pilres 2024?
Soe Hok Gie, seorang aktivis kenamaan Indonesia menyebut politik adalah sebuah barang yang paling kotor, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tohokan ini tidak hanya diperuntukkan bagi musuh politik Anies Baswedan, juga berlaku bagi pendukung Anies yang akan melakukan hal sama kepada pesaing Anies.
Percaya atau tidak, pengalaman pilkada dan pilpres terdahulu telah membuktikannya.
