PODCASTNEWS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, pihaknya mengkaji wacana penghapusan tenaga honorer.
Kemenpan RB terus berdiskusi bersama para bupati dan gubernur di seluruh Indonesia sebelum mengambil keputusan pada November mendatang. “Kita sedang diskusi intensif dengan para bupati di Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan asosiasi para gubernur di seluruh Indonesia. Kita sedang cari titik temu,” kata Anas di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Anas membenarkan peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 28 November 2023. Saat ini, Kemenpan RB masih terus melakukan pendataan jumlah tenaga honorer. Tersisa sekitar 2,2 juta tenaga honorer yang nasibnya masih menjadi tanda tanya.
Anas pun belum bisa memastikan apakah pihaknya bakal mengangkat seluruh tenaga honorer tersebut atau malah memberhentikan seluruhnya. Namun, politisi PDI-P itu berjanji memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak. “Intinya kita sedang data, tapi bukan berarti itu akan ada pengangkatan dari 2,2 juta (tenaga honorer). Tapi kita cari penyelesaian yang terbaik, win-win solution dengan teman-teman,” ujar Anas.
Menurut Anas, pihaknya sedikitnya menyiapkan empat alternatif untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satunya, pengangkatan secara bertahap sebagai ASN. Dia mengatakan, tenaga honorer punya peran penting di instansi pemerintahan sehingga Kemenpan RB akan berupaya mengambil langkah terbaik.
“Peran teman-teman honorer atau non ASN ini perannya juga penting di daerah. Ada banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN justru non-ASN bekerja,” ujar mantan bupati Banyuwangi tersebut. Sebelumnya, Anas menyebut bahwa pihaknya menyiapkan tiga opsi menyikapi rencana penghapusan tenaga honorer di tanah air.
Alternatif pertama, menghentikan semua tenaga honorer. Kedua, mengangkat semua tenaga honorer. Opsi terakhir, mengangkat secara bertahap sesuai skala prioritas mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Anas mengaku, ada dilema terhadap tiga opsi tersebut. Menurutnya, mengangkat semua tenaga honorer akan memberatkan pemerintah. Tercatat, pada 5 Oktober 2022 rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. “Nanti akan kami kaji yang terbaik bersama DPR, bersama Kemenkeu, dan juga melihat potensi di lapangan,” kata Anas.
