PODCASTNEWS.ID – PT Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk mampu menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 29 ribu unit hanya dalam kurun waktu dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan jika kuota KPR subsidinya tidak habis, realisasi hingga Desember 2024 bisa mencapai 73 ribu unit, dimana 44 ribu unit lainnya baru akan disalurkan pada Januari 2025.
“”Sejak pemerintahan baru, dari 20 Oktober hingga hari ini tercatat ada 29 ribu unit. Itu juga karena kuotanya untuk tahun ini sudah habis,” kata Direktur Utama BTN, Nixson LP Napitupulu, pada acara penutupan HUT KPR BTN ke-48 di Mall
Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (15/12/2024).
Menurut Nixon, sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, skema KPR yang disalurkan oleh BTN telah mampu membiayai sebanyak 5,4 juta unit rumah di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 2 juta unit KPR yang disalurkan BTN terealisasi berkat program 1 Juta Rumah yang digagas selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kini tantangan lebih besar dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo yang mencanangkan bisa membangun tiga juta rumah dalam setahun.
Menanggapi program Tiga Juta Rumah tersebut, Nixon sendiri optimistis bisa tercapai, asalkan pemerintah mau melakukan perbaikan skema KPR subsidi.
Diakui Nixon, BTN sendiri telah mengusulkan tiga skema penyaluran KPR subsidi kepada pemerintahan baru.
Skema pertama adalah pembangunan atau renovasi rumah di desa atau yang sebut dengan istilah KPR Rumah Desa Sehat. KPR ini ditargetkan bisa menjangkau sebanyak 2 juta rumah yang tidak layak huni.
Menurut Nixon, dari 27 juta rumah pelanggan listrik dengan daya 450 watt, lebih dari 90 persen tergolong tidak layak huni, sehingga skema ini akan difokuskan pada perbaikan rumah-rumah desa yang membutuhkan.
Skema kedua dinamakan KPR untuk Rumah Sehat Sejahtera yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nixon menjelaskan skema ini mirip dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan beberapa penyesuaian. Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta, serta daerah lainnya seperti Serang dan Siligon.
Skema terakhir adalah KPR untuk Milenial Perkotaan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung. Skema ini bertujuan menyediakan hunian bagi pekerja di daerah perkotaan yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota akibat harga yang tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen terjangkau.
Nixon mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (Transit-Oriented Development/TOD) atau lahan milik pemda, seperti PD Pasar Jaya, di mana bagian bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya dibangun apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Ia menjelaskan bahwa harga jual ini dapat dijangkau melalui KPR dengan tenor 25-30 tahun.
Berdasarkan data BTN, realisasi KPR berdasarkan golongan usia, generasi milenial yang lahir tahun 1981-1996 mendominasi dengan 76,7 persen, dan sisanya 23,3 persen dari generasi lainnya.
Nixon juga mengungkapkan bahwa ada tren baru di masyarakat Indonesia, di mana saat ini 32 persen yang mengajukan KPR BTN justru berasal dari kalangan perempuan.
Ke depan BTN sendiri berharap KPR bisa menjangkau para pekerja di sektor informal yang saat ini realisasinya baru mencapai 10 persen. “Harapan kami ke depan KPR juga bisa menjangkau para pekerja informal seperti driver ojol ataupun pedagang kaki lima,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji peran BTN yang selama ini telah berkontribusi dalam pembiayaan KPR untuk rakyat kecil. “Kalau saat ini market share KPR BTN mencapai 40 persen untuk rakyat kecil, tahun depan harapan saya bisa mencapai 50 hingga 60 persen,” kata pria yang karib disapa Ara dalam acara yang sama.
Dia sendiri mendukung usulan perbaikan skema KPR subsidi yang disampaikan BTN agar ke depannya, anak-anak muda Indonesia khususnya yang kini berusia di bawah 30 tahun bisa mewujudkan harapan untuk memiliki rumah sendiri.
“Ini bukti bahwa negara hadir untuk anak muda dan pekerja informal,” tukas Ara.
Dia juga memuji program Pelatihan Developer Milenial yang selama ini telah dijalankan oleh BTN, di mana program tersebut bisa melahirkan developer-developer muda di daerah-daerah.
Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam acara yang sama juga merasa optimistis Program Tiga Juta Rumah bisa tercapai pada tahun depan.
Menurut Erick, selain BTN, BUMN lain seperti Perumnas dan PT KAI juga ikut membantu mensukseskan program tersebut. “Kita mensuport program Presiden, salah satunya terobosan yang sudah dilakukan BUMN, bersama Perumnas dan PT KAI itu yang sudah kita luncurkan di 6 titik TOD (Transit Oriented Development) yakni dengan membangun perumahan tersusun di kawasan stasiun,” ujar Erick.
Dia juga mengapresasi kinerja BTN yang sudah menguasai market share KPR dengan total 40 persen dan KPR Subsidi sebesar 82 persen.
Ke depan, Erick juga tengah merancang agar pemerintah bisa memuat regulasi khusus yang mempermudah pendaaan untuk BTN. “Kalau menurut saya bukan dari PMN, tapi justru bagaimana regulasi kemudahan pendanaan untuk BTN. Caranya, misalkan ada sisa anggaran pemerintah atau Bank Indonesia, itu bisa difokuskan bantu perumahan,” ungkapnya.
Terkait usulan tenor KPR hingga 30 tahun, Erick juga mengakui sudah membicarakannya dengan BI agar bisa lebih fleksibel dalam membuat aturannya. “Selama ini sudah 82 persen KPR Subsidi disalurkan melalui BTN jadi menurut saya BTN sudah punya track record yang bagus ini,” pungkasnya.
