PODCASTNEWS.ID – Kubu pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang unggul di Pilpres 2024 berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga survei dan hasil real count sementara KPU, mengaku siap menghadapi gugatan sengketa dari lawan-lawannya melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan Prabowo dan Gibran telah memberikan kuasa kepada 14 orang advokat yang dulu sukses memenangkan sengketa gugatan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.
“Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permohonan salah satu atau kedua paslon yang kalah dalam Pilpres, Tim Kampanye Nasional (TKN) kini sedang menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus untuk sidang di Mahkamah Konstitusi,” ujar Yusril.
“Terdiri atas tim penasehat, tim pengarah dan tim pembela. Tim pembela kemungkinan besar akan terdiri 14 Advokat yang telah ada, yang saya pimpin. Tetapi bisa juga ditambah dengan para advokat yang diajukan oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Tim ini Insyaallah tetap akan saya pimpin,” kata Yusril yang juga menjabat sebagai Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran.
Meski demikian, ternyata kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ternyata tak lagi mempercayai MK sebagai pengadil dalam menentukan sengketa hasil pemilu.
Kedua kubu sepakat menempuh jalur lain yakni mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai hak angket adalah cara terbaik untuk menghadapi kondisi pemilu sekarang ini.
“Kalau saya simple aja, angket cara terbaik, ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini. Ada cerita sirekap, server sirekap, satu mengatakan IT-nya ada. Kedua cerita di lapangan, aparatur dan sebagainya,” kata Ganjar, Jumat (23/2/2024).
Ganjar juga mengapresiasi kubu Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, menjadi tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Hak angket, kata Ganjar, tak perlu ditakutkan jika memang tak ada kecurangan yang dilakukan.
“Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat,” ujar Ganjar.
Pembentukan pansus hak angket dinilainya menjadi penting dalam menyelidiki seluruh masalah penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya adalah penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,” ujar Ganjar.
Sebelumnya, Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersepakat untuk mendukung bergulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di parlemen. Namun, ketiga partai, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS masih menunggu aksi konkret PDIP terlebih dahulu.
Komitmen Partai Koalisi Perubahan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi dalam konferensi pers yang digelar di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2/2024).
Ketiganya berbicara tentang kemungkinan hak angket yang diinisiasi Ganjar Pranowo untuk ditindaklanjuti bersama. Hermawi menuturkan, dalam pertemuan tersebut tim masing-masing partai menyinkronkan data yang masuk mengenai dugaan pelanggaran. Lantas mereka satu suara untuk mendukung kecurangan yang terjadi.
“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi. Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Jadi, posisi kami data sudah siap hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya,” tutur Hermawi.
