PODCASTNEWS.ID – Desakan agar Pemerintah dan aparat negara tidak memihak dalam pelaksanaan Pilpres 2024 mulai menggema di sejumlah kampus.
Berbeda dengan gerakan Reformasi 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa, pada pergerakan kampus di 2024 ini, aksi protes juga melibatkan seluruh keluarga besar atau cititas akademika dari sejumlah kampus yang melibatkan para dosen, guru besar, hingga alumnus dari perguruan tinggi tersebut.
Di mulai dari Petisi Bulaksumur yang disuarakan Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, aksi tersebut kemudian merembet ke universitas-universitas lainnya seperti, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Depok, Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, dan terkini Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung juga menyerukan desakan serupa.
Yang menarik, aksi protes tersebut justru banyak dilakukan oleh universitas-universitas negeri yang statusnya dimiliki oleh pemerintah, dan pengangkatan rektornya juga ditetapkan dan dilantik oleh menteri.
Dengan kata lain, adanya desakan atau petisi dari kalangan kampus terutama universitas-universitas negeri tersebut, menjadi alarm bagi Presiden Jokowi agar bersifat netral dan kembali ke koridor demokrasi.
Menanggapi desakan dari sejumlah kampus tersebut, Presiden Jokowi pun bergeming. Joko Widodo hanya mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang untuk berbicara dan berpendapat.
”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Secara terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana ketika diminta tanggapan terkait dengan seruan keprihatinan dari sejumlah kampus di Indonesia terhadap jalannya kontestasi di Pemilu 2024 menuturkan, dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, ataupun kritik harus dihormati.
”Kemarin Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi,” ujar Ari melalui keterangan tertulis.
Ari menuturkan, kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Demikian pula perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi.
Apalagi, di tahun politik menjelang pemilu, menurut Ari, pertarungan opini pasti terjadi. ”Akhir-akhir ini terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” kata Ari.
Menurut Ari, Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.
