PODCASTNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tiga pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 akan hadir adu gagasan antikorupsi di KPK malam ini.
Diketahui KPK menggelar program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku Integritas) yang melibatkan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Acara tersebut juga akan disiarkan secara live streaming di YouTube Channel KPK, mulai pukul 19.30 sampai dengan selesai.
“Iya betul, sudah konfirmasi akan hadir sesuai jadwal,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Program Paku Integritas sudah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. Adapun kegiatan Paku Integritas kali ini akan berlangsung malam nanti mulai pukul 19.30 WIB.
KPK sendiri telah berkoordinasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu terkait kegiatan yang melibatkan para capres dan cawapres. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku pihaknya sudah mendapat restu dari KPU untuk menyelenggarakan acara tersebut.
“Kita sudah mendapatkan semacam restu lah dari penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyelenggarakan kegiatan itu karena ketiga pasangan ini, memang ada domain kekuasaan KPU. Kalau KPU bilang tidak boleh, ya tidak boleh, kita tidak bisa jalani,” kata Nawawi dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
“Kita sudah mendapatkan lampu hijau bahwa itu bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Nawawi mengatakan format Paku Integritas bukan dalam bentuk debat dan adu program. Dia menyebut lewat Paku Integritas itu nantinya KPK akan menyampaikan persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi.
Nawawi menyebutkan nantinya KPK juga akan bertanya komitmen capres untuk menyelesaikan persoalan yang dipaparkan para pimpinan KPK. Nawawi mengungkap ada 6 sampai 10 permasalahan yang akan dipaparkan KPK di hadapan para capres dan cawapres.
Ketiga paslon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama menyertakan pemberantasan korupsi sebagai visi-misi mereka apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Berikut visi-misi masing-masing paslon Pilpres 2024 terkait dengan pemberantasan korupsi:
- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemberantasan korupsi masuk ke dalam Misi ke-8 paslon yang menyebut diri mereka AMIN itu. Terdapat tujuh poin misi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diusung paslon nomor urut 1 itu.
Pertama, menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor IPK Indonesia, yang membaik dari 34 pada 2022 ke kisaran 44-46 pada 2029.
Kedua, memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta.
Ketiga, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN.
Keempat, mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain.
Kelima, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi.
Keenam, memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih.
Ketujuh, memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
- Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Adapun misi pemberantasan korupsi pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berada pada misi ke-7 Presiden dan Wakil Presiden atau 8 Misi Asta Cita.
Dalam penjelasan misi tersebut, Prabowo-Gibran menyebut akan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi bersifat preventif.
Keduanya juga menyebut akan menjamin nihilnya intervensi pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Tidak hanya itu, pemberantasan korupsi juga akan diprioritaskan pada sektor yang mempunyai korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak.
Beberapa hal lain yang turut disinggung oleh Prabowo-Gibran sebagai misi pemberantasan korupsi di antaranya seperti edukasi antikorupsi, pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional, serta memperluas dan memperkuat penggunaan e-katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga disebut dalam 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran yang ke-4.
Dikutip dari dokumen visi-misi mereka yang diserahkan ke KPU, Prabowo-Gibran menilai pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, serta dilakukan secara terstruktur.
Pemberantasan korupsi, sesuai dengan visi-misi paslon nomor urut 2 itu, yakni menitikberatkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan asset recovery. Hal itu dinilai akan memberikan manfaat ekonomi yang merata dan efisien untuk negara.
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Sementara itu, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus utama bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon nomor urut 3 itu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai fondasi dari Misi 8 gerak Cepat untuk menjadikan Visi Misi Menuju Indonesia Unggul.
Adapun fondasi dimaksud yakni ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, serta digitalisasi birokrasi.
Sementara itu, Misi 8 Gerak Cepat Ganjar-Mahfud yang dibangun dari pemberantasan korupsi itu yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; mempercepat pengusaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Kemudian, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, serta mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.
Lalu, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional, serta mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.
