PODCASTNEWS.ID – Kehadiran sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju di acara perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan beberapa waktu lalu, memunculkan spekulasi bahwa dalam waktu dekat akan ada sejumlah menteri yang mundur dari kabinet Jokowi.
Sikap politik Presiden Joko Widodo yang tak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan dituding menjadi pemicu bakal mundurnya sejumlah menteri yang berasal dari PDIP. Tak hanya itu, para menteri yang memiliki kedekatan atau direkomendasikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga kabarnya siap meninggalkan Jokowi di beberapa bulan sisa masa pemerintahannya.
Seperti diketahui, dalam sambutannya di acara HUT PDIP kE-51, Megawati seperti menantang Jokowi adu kekuatan dengan mengabsen sejumlah anak buah Jokowi yang malah minta diundang hadir di acara tersebut.
Adapun menteri yang dimaksud Megawati adalah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lalu, Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Sementara, menteri dan kepala lembaga dari internal PDIP ada Menkumham Yasonna Laoly, Menseskab Pramono Anung, Mensos Tri Rismaharini, hingga Menpan-RB Azwar Anas.
Pada kesempatan itu, Megawati juga menyebut nama menteri kepercayaan Jokowi, Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sedianya hadir, namun batal lantaran ada tugas lainnya.
Penekanan Megawati itu, seolah mempertegas bahwa posisi Megawati sebagai Ketua Umum partai politik terbesar di Indonesia masih memiliki pengaruh yang cukup besar, termasuk dukungan dari anak buah Jokowi.
Melihat dinamika politik yang berkembang, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan kepada publik untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi mundur.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).
Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
“Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang Bendahara Negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.
“Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dg penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X @prastow, Jumat (5/1/2024) lalu.
