PODCASTNEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan Kepala Daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Juga mengatur tata cara pengajuan cuti Menteri atau Kepala Daerah yang maju dalam Pilpres 2024.
Dalam aturan itu menteri dan Kepala Daerah wajib cuti selama kampanye dalam pemilu. Dalam pasal 31 tertulis Menteri dan Pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres), berstatus anggota partai politik, hingga anggota tim kampanye. Begitu juga dengan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota.
Adapun, hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti. Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) pengajuan cuti Menteri ke Presiden melalui Mensesneg, Sedangkan Gubernur dan Wagub mengajukan cuti ke Mendagri dengan tembusan ke Presiden. Sedangkan Walikota dan Wakil Walikota mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke Mendagri.
Bagi Menteri dan Kepala Daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, cuti diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Sementara dalam Pasal 36 ayat (1) tertulis bahwa para pejabat negara diberikan jatah cuti sebanyak satu kali dalam seminggu selama masa kampanye.
Satu Hari Kerja
Dalam beleid tertuang bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan calon Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (nomor urut 3). Dari nama-nama itu, ada tiga orang yang masih berstatus pejabat pemerintahan. Mereka adalah Prabowo yang juga Ketum Gerindra saat ini menjabat Menteri Pertahanan dan Gibran yang juga putra sulung Jokowi saat ini masih menjabat Wali Kota Solo.
Dan, Mahfud MD yang saat ini masih menjabat Menko Polhukam. Tiga lainnya yakni Anies Baswedan adalah sipil yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dan Ganjar Pranowo adalah kader PDIP yang telah selesai masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode. Sementara itu Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB saat ini diketahui menjabat Wakil Ketua DPR RI.
