PODCASTNEWS.ID – Pasangan calon nomor urut tiga yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dinilai belum satu visi terkait persoalan penegakan hukum dan hak asasi manusia di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Mahfud yang menjadi komandan di bidang politik, hukum dan HAM di Kabinet Indonesia Maju, tidak sepakat dengan penilaian Ganjar yang hanya memberikan angka 5 terhadap penegakan hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Mahfud berujar, justru penegakan hukum dan HAM di masa Jokowi yang juga ia menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) berada di posisi tertinggi.
Hal itu diungkapkan Mahfud berdasarkan survei Litbang Kompas. “Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi,” kata Mahfud kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).
“Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas,” sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023). Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini.
Penurunan
Prof Zainal ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak. “Dulu katanya baik, sekarang?” tanya Prof Zainal. Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
“Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10),” ujar Ganjar. Ganjar menjelaskan, penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.
“Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu,” kata Ganjar. Perbedaan pandangan antara Ganjar dan Mahfud tersebut, kemudian memunculkan beragam komentar netizen di media sosial setelah Partai Socmed mengunggah tangkapan layar dua judul berita media online nasional.
