PODCASTNEWS.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini di Koalisi Perubahan, bertempat di Kantor DPTP PKS di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
“Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden RI yang akan maju pada Pilpres tahun 2024,” ucap Syaikhu.
Kendati demikian, Syaikhu menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI, hal itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura PKS. “Sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf (i) yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi Partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia.
Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung oleh PKS,” tutur Syaikhu. Terkait dengan keluarnya Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, Syaikhu mengatakan PKS menghormati keputusan tersebut, ia pun berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi.
Jomblo
“Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap Pencalonan Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Syaikhu. “Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres RI,” pungkasnya.
Dengan sikap PKS yang tetap berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka bisa dipastikan saat ini Partai Demokrat menjadi satu-satunya parpol yang tidak berkoalisi alias “jomblo” menjelang Pilpres 2024. Meski demikian, melihat situasi politik di Indonesia yang sangat cair, kemungkinan demi kemungkinan bisa saja terjadi sampai dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Jika tidak mau jadi “Gelandang Politik” di Pilpres 2024, maka Demokrat memang harus menentukan sikap dengan bergabung ke dalam koalisi yang sudah terbentuk yakni, Koalisi Indonesia bersama Prabowo atau ikut ke Gerbong PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memimpin rapat darurat menyampaikan beberapa SBY terkait sikap partainya dalam Pilpres 2024.
