PODCSATNEWS.ID – Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (Pusako FH Unand), Charles Simabura, mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan ikut bermain politik dengan membidik kasus lama Muhaimin Iskandar pascadideklarasi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. KPK membuka peluang memanggil Muhaimin pada pekan ini.
Charles menyebut kasus yang turut menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) sudah bergulir sejak 2012 lalu. Ia menduga kasus ini sengaja disimpan untuk dikeluarkan sewaktu-waktu untuk kepentingan politik. “Kalau memang bersalah, kenapa tidak dari dulu. Yang begini yang kita khawatirkan dari kepemimpinan saat ini. Seolah-olah kasus yang menimpa pejabat dan elite politik itu menjadi alat yang akan dikeluarkan di momen-momen tertentu saja,” kata Charles, Ahad (3/9/2023).
Charles meminta KPK menghentikan cara-cara bermain politik dalam pemberantasan korupsi. KPK kata dia didirikan untuk menumpas korupsi, bukan menjadi alat pamungkas oleh kepentingan politik orang-orang tertentu untuk menekan lawan. Menurut Charles, kembali mengangkat kasus tokoh politik tertentu di momen jelang Pemilu tidak membuat KPK terlihat serius dalam pemberantasan korupsi. Sebab, mereka hanya ingin untuk menggembosi elektabilitas dan popularitas kandidat capres atau cawapres tertentu.
