Jangan Pilih Koruptor, Pelanggar HAM, dan yang Bilang Indonesia Bubar
PODCASTNEWS.ID – Politikus PDIP Adian Napitupulu mengatakan capres sering mengumbar politik di tahun-tahun menjelang Pemilu. Menurut Adian, janji politik hanya bisa diuji dengan memeriksa rekam jejak masing-masing capres.
Hal itu disampaikan Adian saat membuka acara diskusi di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7/2023). Adian mulanya mengatakan Pilpres 2024 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya, Pilpres 2024 akan menjadi sejarah besar bangsa Indonesia. Momennya 199 hari lagi akan memilih siapa yang diyakini sanggup membawa Indonesia menuju pada 2045 yaitu Indonesia emas. “Di sini kita harus berani mencatatkan, kita harus berani mengambil pulpen, mengambil kertas, dan menuliskan presiden seperti apa yang kita inginkan dengan menuliskan Indonesia seperti apa yang kita harapkan,” ujar Adian.
Dirinya meminta relawan untuk tidak memilih capres yang memiliki riwayat terpidana korupsi jika tak ingin Indonesia terus berbudaya korupsi. Sama halnya jika menginginkan Indonesia tanpa pelanggaran HAM. “Contohnya begini, apakah kita mau Indonesia bebas korupsi? Oke semua mau, kalau kita mau Indonesia bebas korupsi, jangan pilih calon presiden yang pernah menjadi terpidana korupsi, gampang sekali,” ujar Adian.
Menurutnya jika menginginkan Indonesia tanpa kekerasan, maka jangan pernah pilih calon presiden yang punya rekam jejak melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Itu gampang sekali. ”Bagaimana caranya? Jangan pilih mereka yang punya rekam jejak melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya,” ujar Adian.
Tak Sebut
Adian pun meminta para relawan untuk menuliskan mimpinya terhadap Indonesia. Jika menginginkan Indonesia menjadi negara anti-diskriminasi terhadap rakyat, kata Adian, jangan memilih capres yang berlaku demikian. “Apakah kita mau Indonesia nanti, Indonesia yang tidak diskriminatif terhadap rakyat, mau? Kalau begitu jangan pernah memilih calon presiden yang pernah berlaku diskriminatif terhadap rakyatnya sendiri. Mimpi-mimpi kita tentang Indonesia harus berani kita tuliskan kita tuliskan satu per satu,” sebut Adian.
Dirinya juga meminta agar masyarakat tidak memilih sosok pemimpin yang pernah menyebut Indonesia berpotensi bubar pada 2030. Meski demikian, Adian tak menyebut siapa sosok pemimpin yang dimaksud. “Apakah kita mau melihat Indonesia, bertahan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun sampai 1.000 tahun lagi? Jangan pernah memilih pemimpin yang pernah mengutip mengatakan Indonesia bisa bubar 2030. Jangan,” kata Adian.
Di lain sisi Adian mengomentari soal langkah rekan sesama kader partainya, Budiman Sudjatmiko, yang menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Adian menyebut banyak dari kalangan aktivis 98 yang kecewa dengan langkah Budiman itu.
Adian mulanya menegaskan tak ambil pusing dengan aksi Budiman tersebut. “Saya nggak mau mikirin Budiman,” kata Adian. “Dari dulu prinsip berjuang kita adalah bersama atau tidak dengan Budiman, kita akan tetap berjalan, gampang aja,” sambungnya.
Berjuang
Adian mengatakan partainya akan tetap berjuang dengan atau tanpa Budiman. Namun, menurut Adian, tak sedikit dari kalangan aktivis 98 yang menentang sikap Budiman.
“Banyak, banyak yang menolak, banyak yang kecewa. Tapi saya nggak mau mikirin itu,” ujarnya. Adian melanjutkan, kekecewaan itu lantaran para aktivis memiliki sikap yang berseberangan dengan Prabowo. Menurut Adian, para aktivis masih terus mengaitkan Prabowo dengan isu HAM pada 1998. “Ya kalau saya baca dari media, nonton di TV segala macam ya, masih ada banyak nyawa yang tidak dipertanggungjawabkan dari proses reformasi kemarin, kan. Ya artinya bahwa semua harus diselesaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adian menegaskan dirinya tidak ingin fokus pada apa yang dilakukan Budiman. Adian mengaku akan fokus pada persiapan pemilu yang tinggal 199 hari lagi. Seperti diketahui, langkah Budiman Sudjatmiko menemui Ketum Gerindra sekaligus bacapres Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, mendapat respons tegas dari Dewan Kehormatan PDIP. Budiman akan dipanggil untuk klarifikasi lantaran diindikasikan melanggar disiplin organisasi.