PODCASTNEWS.ID – Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali soal hunian DP Rp 0.
Dirinya menjelaskan nantinya hunian DP Rp0 yang merupakan perwujudan janji kampanye pasangan cagub DKI Anies Baswedan – Sandiaga Uno itu akan diubah menjadi hunian milik terjangkau. “Kita evaluasi lagi nanti lah ya semua, tapi program hunian terjangkau tidak terbebani APBD. Bayangkan dari setiap rusunawa yang disubsidi yang memang sudah tidak layak, kalau nggak ada solusi gimana? Ya ini solusinya hunian milik terjangkau,” tutur Retno dalam rapat kerja di Komisi D DPRD DKI, Selasa (11/7).
Retno pun sempat buka suara soal masukan salah satu Anggota DPRD mengenai pengalihan hunian DP Rp 0 menjadi Rusunawa. Ia berujar rusunawa diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, sedangkan hunian milik terjangkau yang nantinya menggantikan DP Rp 0 diperuntukkan bagi masyarakat yang satu level lebih mampu.
“Hunian terjangkau justru alternatif ketika warga kan, sudah saya sampaikan kalau rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi. Jadi sebenernya rusunawa inkubasi. Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan, kita punya hunian milik terjangkau,” pungkasnya.
Sebelumnya, pasangan cagub dan cawagub DKI Ahok – Djarot sudah meragukan program rumah DP 0 persen sebagai janji pasangan cagub dan cawagub Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Djarot Saiful Hidayat, menegaskan program down payment atau DP alias uang muka 0 persen untuk pemilikan rumah tidak bisa diterapkan di Ibukota. Meski menggunakan dana APBD, Djarot sangsi program itu dapat berjalan.
”Berapa kekuatan APBD Jakarta untuk membayar seluruh DP yang menjadi kewajiban pemilik rumah. Yang tidak punya rumah di Jakarta itu, yang kontrak-kontrak itu, jumlahnya mungkin satu juta Kepala Keluarga lo,” kata Djarot di Jakarta, Jumat 31 Maret 2017.
Bingung
Djarot pun sempat membuat perhitungan sederhana untuk memperkirakan besaran APBD sebagai DP. Hasilnya sangat besar dan membebani. Sementara Ahok dalam saat debat terbuka cagub-cawagub DKI mengaku bingung rumah seperti apa yang akan dibangun Anies di lahan DKI melalui program itu.
“Rumah yang bapak (Anies Baswedan) sediakan rumah apa? Rumah tapak? Rumah susun? Lalu yang berpenghasilan berapa? Apakah Rp 7 juta atau Rp 3 juta? Pak Sandi bilang yang penghasilan Rp 4 juta enggak mungkin punya rumah di Jakarta. Ini agak membingungkan,” kata Ahok kepada Anies dalam sesi tanya jawab.
Anies saat itu menjelaskan bahwa program uang muka nol persen untuk pembelian rumah berkaitan dengan pembiayaan, bukan membangun rumah. Program itu, Anies berujar, merupakan solusi bagi warga DKI yang belum memiliki rumah.
Adapun bangunannya, kata dia, bisa disediakan pemerintah dan swasta.
Namun dalam pelaksanaan Kepala Dinas Perumahan DKI waktu itu yaitu Agustino Darmawan mengatakan Pemprov DKI Jakarta tak sanggup membangun 250 ribu unit rumah dengan DP nol rupiah hingga 2022 mendatang, atau selama era kepemimpinan Anies.
Saat ini, kata Agustino, pemprov hanya sanggup membangun tujuh ribu rumah susun sewa atau rusunawa dalam lima tahun ke depan, dari 14 ribu unit. Sedangkan sebanyak tujuh ribu unit rusunawa yang disebut Agustino itu sudah dibangun sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
