PODCASTNEWS.ID – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sempat marah besar kepada perusahaan penyedia layanan haji (masyariq).
Kemarahan Menag berawal dari jemaah haji yang keleleran karena belum mendapat makanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna/Armina). Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini datang langsung ke tenda misi haji di Mina untuk memastikan semua layanan bagi jemaah haji, akhir Juni 2023.
Gus Yaqut datang langsung ke tenda misi haji di Mina untuk memastikan semua layanan bagi jemaah haji. Dia datang pada 28 Juni 2023. Dia kaget karena masih banyak jemaah yang belum makan. Dia lalu memanggil masyariq untuk meminta pertanggungjawaban masalah ini. Yaqut bahkan tegas menolak tawaran makan oleh masyariq.
“Selama jemaah saya sudah makan, baru saya makan. Kalau jemaah saya belum makan, saya tidak akan makan,” tegasnya. Saat itu, hingga pukul 22.32 WAS masih ada jemaah di 2 maktab yang belum makan. Setelah semua sudah makan, baru Yaqut menyelesaikan kunjungannya.
Keesokan harinya, Yaqut datang lagi ke Mina. Rupanya, masalah belum selesai, termasuk soal makanan. Dia bahkan menolak keras tawaran kompensasi yang ditawarkan masyariq atas berbagai tindakan wanprestasi yang mereka lakukan. “Dan enggak usah bicara kompensasi dengan kami, kami enggak butuh kompensasi. Enggak usah nanti nanti, cek sekarang,” ujar dia.
Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina memang jadi perhatian. Ada sejumlah catatan mulai dari air, konsumsi, transportasi hingga sanitasi. Catatan itu sudah disampaikan Yaqut saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq. Ini disampaikan untuk perbaikan tahun depan.
“Saya melihat Kementerian Haji dan Umrah punya semangat untuk terus berubah dan melakukan peningkatan layanan. Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama agar penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang berjalan lebih baik lagi,” katanya usai menghadiri Haflat Al-Hajj Al-Khitamy di Makkah, Sabtu (1/7).
Kebijakan Baru
Selain itu, Pemerintah Arab Saudi sendiri akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tahun depan tidak ada lokasi khusus untuk negara tertentu di Masyair.
Menurut Menag, kebijakan baru ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah dalam pertemuan Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Jumat, 30 Juni 2023. Kegiatan yang mengangkat tema “Khitaamuhu Misk” ini dihadiri Menag Yaqut Cholil Qoumas serta sejumlah menteri dan delegasi negara pengirim jemaah haji.
“Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Makkah, Sabtu (1/7/2023).
Menurut Menag, sebagai langkah awal, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji. Dalam dokumen persiapan itu, tercakup rangkatan tahapan kegiatan penyelenggaaran, dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 H.
“Berbeda dengan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 H juga bisa dilakukan lebih awal,” jelas Menag. “Menteri Taufiq menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan Masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di Masyair,” sambungnya.
Gerak Cepat
Menag mengatakan, kebijakan baru ini menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H. Gus Men, panggilan akrabnya, akan segera mendiskusikan hal ini dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) agar bisa dilakukan langkah percepatan dalam persiapan, mulai dari kuota, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), termasuk kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji.
“Ini akan segera kita sikapi. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI dan BPKH guna membahas bersama langkah percepatan persiapan haji tahun depan,” tandasnya.
