PODCASTNEWS.ID – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti sejumlah penanganan kasus anggota polisi yang melanggar hukum atau ‘nakal’ di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara. Polri dianggap tidak mengekspose penanganan kasus anggota nakal bila tidak viral di media sosial.
“Penanganan terhadap anggota yang nakal jarang terekspose apabila tidak mencuat ke publik melalui media sosial dan menjadi viral. Akibatnya, transparansi dalam program presisi itu masih jauh dari harapan,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Juni 2023.
Sugeng juga menyorot masih banyaknya tindakan menutup-nutupi perbuatan anggota yang melakukan penyimpangan. Bahkan, kata dia, anggota yang melanggar itu dibela oleh para pelaksana satuan kerja di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sugeng mencontohkan salah satu kasus terkait lima oknum anggota polri di Jawa Tengah yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan calon Bintara Polri Tahun 2022. Kelimanya ditangkap tangan oleh Tim Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Pemerasan
Menurut Sugeng, proses penanganan terhadap kelima pelaku anggota Polri yang melakukan pemerasan dan pungli tersebut awalnya sangat lamban. Proses etik dan tindakan pidananya juga terkesan tidak transparan.
Dia mengungkap keterbukaan baru muncul setelah adanya perintah dari Kapolri melalui pernyataannya kepada publik yang meminta agar oknum pelanggar itu dipecat atau proses pidana. Padahal sebelumnya, Polda Jawa Tengah hanya memberikan hukuman ringan terhadap pelaku yang telah mencederai institusi Polri tanpa dituntut pidana. Saat itu, mereka hanya dimutasi ke tempat lain dan mendapat demosi ringan.
“Awalnya dibela dengan sanksi ringan tapi akhirnya dipecat setelah Kapolri bersikap tegas,” ungkap Sugeng.
Sugeng menilai pernyataan tegas Kapolri terhadap lima oknum itu telah menunjukkan transparansi dan bukti keseriusan Polri membersihkan internal dari anggota nakal. Namun, Sugeng menyebut level bawah Kapolri, seperti Kapolda, Kapolres masih memberi kesan tidak transparan kepada publik.
Dia berharap keteladanan dari pucuk pimpinan Polri itu seharusnya diikuti oleh bawahan. Sehingga, citra Polri dan kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga.
