PODCASTNEWS.ID – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) tidak ikut campur kebijakan pemerintah Indonesia.
Terutama soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan program hilirisasi. Seperti diketahui, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
Hal itu disampaikan IMF dalam Paparan yang diungkapkan di Article IV Consultation. Sementara diketahui, proyek hilirisasi adalah program andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Di mana, hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.
Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah melainkan barang jadi seperti baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan dunia. Bahlil lantas bereaksi dan menyebut yang dilakukan oleh IMF itu sebagai standar ganda dan menilai IMF justru keliru.
Mengingat di satu sisi mendukung tujuan hilirisasi, di sisi lain menentang kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Selain itu, ia juga mempertanyakan penilaian IMF mengenai kerugian yang dialami Indonesia apabila kebijakan larangan ekspor dilakukan. Pasalnya, melalui hilirisasi ini justru perekonomian Indonesia mulai melesat.
“Saya mempertanyakan maksud IMF menyampaikan ini? Ini saran saya, dia mendiagnosa saja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Dia nggak usah campur-campur urus Indonesia. Indonesia mengakui ekonomi sudah baik, Indonesia mengakui pemulihan sudah baik,” ujarnya dalam Konferensi Pers, dikutip Sabtu (1/7/2023).
