PODCASTNEWS.ID – Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengakui bahwa pemerintah memang masih memiliki utang kepada pihak swasta termasuk kepada pengusaha Jusuf Hamka.
Meski demikian, Mahfud mengaku siap membantu Jusuf Hamka untuk menagih utang tersebut ke negara. Mahfud mengatakan akan membuatkan memo ke Kementerian Keuangan apabila dibutuhkan oleh Jusuf. “Silahkan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau butuh bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo atau surat yang diperlukan,” kata Mahfud dalam siaran pers di YouTube Kementerian Polhukam, Minggu, 11 Juni 2023.
Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang yang dipinjamkannya ke pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Dia mengatakan bahwa utang itu berhubungan dengan deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang belum dibayarkan pemerintah sejak 1998. Jusuf mengatakan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.
Saat itu pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Sengketa ini kemudian masuk dalam gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. Hasilnya, Jusuf memenangkan gugatan tersebut dan pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.
Namun, Jusuf Hamka mengatakan pemerintah hingga kini belum membayar kan utang tersebut. Jusuf mengatakan sudah bersurat ke DJKN Kemenkeu pada 2019-2020. Namun, DJKN selalu mengatakan sedang melakukan verifikasi Kemenko Polhukam.
