PODCASTNEWS.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang sebagai bagian dari strategi pemenangan Pemilihan Presiden 2024.
Tudingan ini disampaikan oleh Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Soesilo Bambang Yudhoyono, Inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024,” tegas Denny melalui keterangan tertulisnya.
Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024, tuding Denny. Pakar hukum tata negara Universitas Gajah Mada tersebut menilai terdapat dua norma UU KPK yang diubah melalui putusan tersebut.
Denny menuturkan yang pertama terkait syarat minimal menjadi pimpinan KPK, sementara yang kedua yaitu lamanya masa jabatan KPK. Putusan itu diketok MK atas gugatan yang diajukan Pimpinan KPK, Nurul Ghufron.
Norma kedua adalah mengenai durasi masa jabatan pimpinan KPK. Aturan yang sudah ada mengatur masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun. Namun, putusan MK yang terbaru atas gugatan Nurul Ghufron menyatakan masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 tahun.
