PODCASTNEWS.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara tentang kritik sejumlah pihak terhadap Presiden Jokowi yang dinilai terlalu ikut campur persiapan Pemilu 2024.
Menurut Ngabalin, Jokowi bukan seorang ketua umum partai politik yang bisa menentukan pencalonan presiden dan wakil presiden. “Kan Jokowi bukan ketum parpol seperti SBY kan, Jokowi bukan Ketum parpol seperti Megawati saat jadi presiden kan Jokowi bukan ketum parpol lho. Jokowi tak punya kewenangan untuk menentukan siapa jadi calon presiden (capres) dari parpol,” ujar Ngabalin Senin (8/5/2023).
Ngabalin menuturkan, apabila ada parpol yang meminta pandangan dan mengomunikasikan mengenai politik dengan Jokowi menurutnya tidak salah. Selain itu, jika para ketum parpol bertemu di Istana menurutnya bukan merupakan kesalahan.
Ngabalin menilai, istana merupakan tempat untuk membicarakan beragam persoalan bangsa, termasuk persolan politik. “Istana itu kan tempat untuk membicarakan seluruh persoalan kepentingan bangsa dan negara. Orang berantem di lapangan aja bicaranya di istana,” ungkap Ngabalin.
Sementara itu, organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam panitia Musyawarah Rakyat (Musra) menilai tak ada yang salah jika Kepala Negara ikut terlibat dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024.
Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi berpandangan, sikap Jokowi yang ikut campur itu wajar demi memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah dikerjakan selama masa pemerintahannya.
“Menurut hemat kami, salah juga kalau Pak Jokowi enggak ikut campur dalam Pilpres 2024, yang dipertaruhkan Pak Jokowi apa? Legacy. Jangan sampai apa yang sudah dibuat pemerintahan Pak Jokowi mulai lagi dari nol,” kata Budi Arie di Istora Senayan, Jakarta.
Kritik Negarawan
Budi Arie menilai, kritik yang diberikan Jusuf Kalla dalam kapasitas sebagai seorang negarawan. Tetapi, ia menganggap Jokowi tetap berhak untuk ikut terlibat dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024. Sebab, menurut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu, Jokowi bukan hanya seorang presiden, tetapi juga politikus.
“Kalau soal mengumpulkan partai politik, memang pemerintahan sebelumnya enggak melakukan pengumpulan partai politik?” ujar Budi Arie. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menemui enam ketua umum partai politik koalisi pemerintah minus Partai Nasdem di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Sejumlah pihak menuding adanya indikasi Presiden Jokowi tidak netral bahkan terlalu mencampuri urusan politik praktis Pemilu 2024.
Seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik Pilpres 2024. Hal ini disampaikan usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang masa akhir jabatannya. “(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” sebut Kalla.
