PODCASTNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sebanyak 10.685 penyelenggara negara belum mengirimkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara periode 2022. Jumlah tersebut mengacu pada data laporan LHKPN yang diterima KPK per 31 Maret 2023 atau batas akhir laporan LHKPN periodik 2022.
Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengimbau agar 10.685 wajib lapor tersebut segera mengirimkan LHKPN. Kami mengimbau kepada 10.685 PN penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum lapor LHKPN, untuk segera menyampaikannya kepada KPK, kata Ipi, Senin 3 April 2023.
