PORCASTNEWS.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pengendalian inflasi di Indonesia lebih baik dibandingkan di Amerika Serikat (AS).
Sri Mulyani mengatakan hal tersebut di depan 25.000 peserta dan investor dari mancanegara yang hadir dalam Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (1/2/2023).
“Dalam menurunkan inflasi, yang kami lakukan tidak seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Tapi, kami telah melakukan upaya pengendalian inflasi dan sebenarnya Indonesia bekerja lebih baik,” ujarnya.
Keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, kata Sri Mulyani, tak seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden. Yang menghabiskan anggaran USD 3 triliun untuk memberikan bantalan kepada rakyatnya dalam mengendalikan inflasi.
Sementara, pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan secara sinergi, antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan lintas sektoral.
“Karena kami tidak menghabiskan banyak uang USD 3 triliun. Namun, harga tetap stabil karena sinergi antara presiden, walikota, bupati, hingga lintas sektoral,” jelas Sri Mulyani.
“Mungkin ini bisa dicontoh oleh dunia, tentang bagaimana (Indonesia) menstabilkan harga tanpa menggunakan terlalu banyak alat fiskal dan moneter. Karena persoalan inflasi berasal dari sisi penawaran,” kata Sri Mulyani lagi.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 dan perang Rusia dan Ukraina telah meluluhlantakkan perekonomian di banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
Harga komoditas pangan dan energi yang meningkat, mengharuskan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pada 2022, pemerintah pun memutuskan untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp 551,2 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi, atau meningkat 8,93 persen dari yang ditargetkan.
Anggaran yang dibayarkan tersebut karena terjadi peningkatan pada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya volume BBM bersubsidi dan nilai tukar rupiah.
Adapun pada 2022, inflasi Indonesia berhasil terjaga pada level 5,51 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari target pemerintah yang diperkirakan mencapai 6,5% karena ada kenaikan harga BBM.
