PODCASTNEWS.ID – Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Ijtima’ Ulama Nusantara mengukuhkan fatwa terkait larangan penerimaan amplop pada pemilu mendatang. Ia ingin mengurangi money politics atau politik uang di Pemilu 2024.
“Cara pandang pemilihan yang pragmatis di masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Bahkan kalau berpikir pesimistis nampaknya masa depan agak suram buat para santri kita untuk hadir di parlemen. Karena santri-santri modalnya cekak. Sementara untuk kompetisi modalnya harus besar,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Acara Ijtima’ Ulama Nusantara, Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Cak Imin meminta politik uang di Pemilu 2024 dikurangi. Cak Imin menilai politik uang jika dibiarkan akan mencederai demokrasi. “Salah satu yang efektif dan alhamdulillah patut kita syukuri adalah loyalitas pemilih, loyalitas pendukung itu menjadi kebutuhan yang sangat nyata. Kesadaran money politics akan merusak sendi-sendi dari demokrasi dan hasil pemilu akan tercederai,” tutur Cak Imin.
“Yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu,” sambungnya.
Cak Imin meminta secara khusus kepada Kiai untuk lebih proaktif ke masyarakat. Mengingatkan supaya publik tak mudah terpengaruh dengan proses transaksi politik. “Mohon secara khusus ini kiai-kiai di panggung setahun ke depan ini lebih proaktif lebih mendampingi umat dan masyarakat agar setidaknya tidak terpengaruh dalam menentukan pilihan yang berdasarkan proses transaksi politik,” tegasnya.
