PODCASTNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Nurul Arifin murka. Ia memandang sosialisasi dan implementasi TV digital sejauh ini justru tidak pro rakyat. bahkan ia mendapat kesan Kominfo sedang berbisnis dengan rakyatnya sendiri.
Lebih tegas ia menilai Kominfo melenceng dari kesepakatan awal dengan DPR. Pasalnya kemenkominfo sendiri berjanji akan memberikan secara gratis STB kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk beralih dari TV analog ke TV Digital, dan hal itu seharusnya dimulai sejak Agustus 2022 lalu.
Lantas adakah kepentingan oknum-oknum tertentu di kementerian Kominfo yang mencoba mencari keuntungan sepihak dengan mengingkari kesepakatan yang pernah dibuat di hadapan wakil rakyat?
“Kominfo ini aneh-aneh. Semasa pembahasan RUU Cipta Kerja dikatakan bahwa set top box akan diberikan secara gratis. Sekarang bukannya gratis malah kesannya mengambil keuntungan dari pengadaan set top box ini,” Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Padahal keputusan Pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital, ASO (Analog Switch Off), yang dimulai pada 17 Agustus, di enam wilayah siaran Indonesia, sejak awal diputuskan untuk tidak membebani masyarakat.
Sebagai gambaran, Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Kominfo Geryantika Kurnia justru selama ini mensosialisasikan anjuran anjuran agar masyarakat membeli Set Top Box (STB) pada produk tertentu, seperti STB yang terdapat tulisan DVB-T2 dengan tanda atau tulisan “Siap Digital” misalnya.
Kementerian Kominfo bahkan tak sungkan secara gamblang mengarahkan masyarakat membeli produk tertentu merek STB yang bersertifikat Kominfo. Seperti Nexmedia (NA1300/DVB-T2 MPEG4 HD), Polytron (PDV 600T2), Ichiko (8000HD), Akari (ADS-2230, ADS-168 dan ADS-210), Venus (Brio), Tanaka (T2), Matrix (Apple), Evercoss (STB1).
Dalam situasi pandemi dimana masyarakat banyak yang mengalami kesulitan ekonomi lantaran pandemi COVID-19, tidak sepantasnya Kemenkominfo mengambil keuntungan dari rakyat. Sebaliknya, Nurul meminta agar mereka harus menunjukkan empati yang tinggi kepada masyarakat.
“Kominfo sama sekali tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang bertahan menghadapi pandemi ini. Televisi merupakan satu-satunya hiburan rakyat. Saat ini masih banyak masyarakat yang hanya punya tv analog,” tambah Nurul.
Terhadap fenomena yang ada, Nurul Arifin memperingatkan agar Kemenkominfo jangan rebut kebahagiaan rakyat dengan mematikan begitu saja tv analog dan memaksa mereka membeli STB, alih-alih memberikannya secara gratis.
Data dari BPS ada lebih dari 7 juta KK yang terdampak pandemi, sehingga televisi yang seharusnya menjadi hiburan masyarkat, dirampas oleh program kementerian yang tak konsisten.
“Baiknya program ini ditunda dulu sampai reda pandemi. Atau kalau memang harus pindah saat ini maka STB harus dibagikan secara gratis,” tandas Nurul.
